Gelanggang Jateng – Kudus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Djarum dan Kantor Bea Cukai di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi cukai rokok.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan merupakan pengembangan penyidikan perkara terkait Bea dan Cukai dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru per Oktober 2026. Penyidik menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus serta kantor pusat PT Djarum di Kudus.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE). Budi Prasetyo menjelaskan perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan negara dari bidang cukai, termasuk dugaan modus kickback atau pemberian dari PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea Cukai terkait pita cukai rokok yang ditempel di setiap bungkus rokok.
Menanggapi penggeledahan tersebut, Corporate Communication Senior Manager Group Djarum Budi Darmawan menyatakan pihaknya menghormati dan menaati hukum serta akan kooperatif membantu penuntasan penanganan kasus. Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara pengembangan ini karena masih dalam tahap awal penyidikan.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Februari 2026 lalu. Dalam perkara awal tersebut, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap importasi barang dan gratifikasi, termasuk mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai serta sejumlah pejabat lainnya.
