Gelanggang Jateng – Kudus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus serta kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026 untuk mendalami perkara tersebut.
Budi menjelaskan bahwa dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus. Selain itu, tim KPK juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan. Hingga sore hari, penggeledahan masih berlangsung di kedua lokasi tersebut.
Penggeledahan di Kudus ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya diusut KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dugaan suap importasi barang dan gratifikasi.
Terkait penggeledahan ini, pihak PT Djarum belum memberikan tanggapan resmi. CNN Indonesia dilaporkan telah menghubungi Corporate Communication Senior Manager Group Djarum Budi Darmawan, namun belum memperoleh respons. KPK sendiri belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara terbaru ini.
