Gelanggang Jateng – Kudus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di Kabupaten Kudus terkait dugaan korupsi cukai dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan maraton penggeledahan di wilayah Kudus, Jawa Tengah, pada Kamis (29 Oktober 2026). Setelah menggeledah kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus pada Rabu (28/10), penyidik KPK kembali menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dalam maraton penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen serta beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara telah diamankan dan disita oleh penyidik. KPK menyebut dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai yang berkaitan dengan PT Djarum berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026. Penyidik memusatkan perhatian pada dugaan penyimpangan dalam proses pita cukai rokok, termasuk kemungkinan adanya kickback atau pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Februari lalu, termasuk Ahmad Dedi alias Dedi Congor yang merupakan pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026. Penyidik masih terus menganalisis dokumen dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
