Gelanggang Jateng – Sukoharjo – Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena resmi dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melalui Surat Telegram tertanggal 2 November 2026, menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang menuai gelombang kecaman dari berbagai pihak.
Mabes Polri memutasi AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo setelah penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, pada Selasa 27 Oktober 2026 dini hari menuai kontroversi. Penggeledahan yang dilakukan sekitar pukul 03.20 WIB tersebut terkait penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo, pada September 2026.
Sebanyak 12 santriwati dan empat ustazah dilaporkan mengalami dugaan intimidasi saat penggeledahan, termasuk ditarik keluar kamar, dibentak, dan ditodong senjata laras panjang ketika belum mengenakan jilbab. Para santriwati dan ustazah diperiksa selama 15 jam, dimulai pukul 03.51 WIB di Polsek Mojolaban dan dilanjutkan di Polres Sukoharjo hingga pukul 19.00 WIB. Insiden ini memicu kecaman dari Komnas HAM, KPAI, Ombudsman, hingga tokoh agama yang menilai ada pelanggaran HAM dan perlindungan anak.
Selain mencopot Kapolres Sukoharjo, Polri juga menonaktifkan tiga personel lain untuk diperiksa Propam, yakni Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP. Jabatan Kapolres Sukoharjo kini diisi AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. AKBP Andika sendiri baru menjabat 27 hari sebagai Kapolres Sukoharjo sebelum dicopot.
Ketua Umum MUI KH Anwar Abbas menyampaikan apresiasi kepada Kapolri yang merespons terbuka kritik masyarakat dengan mencopot Kapolres Sukoharjo dan jajarannya. Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath juga mengapresiasi ketegasan Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara Mabes Polri menyatakan penyesalan atas dampak yang dirasakan pihak pesantren dan meminta insiden ini menjadi pelajaran bagi seluruh pimpinan satuan kerja Polri di daerah.
