Gelanggang Jateng – Kudus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan maraton terhadap enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terkait dugaan korupsi cukai rokok yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
KPK menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kabupaten Kudus pada Kamis (29/10/2026). Penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari operasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus serta kantor PT Djarum sehari sebelumnya pada Rabu (28/10/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menyita sejumlah dokumen serta beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada 28 Oktober 2026 untuk mengembangkan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Budi Prasetyo mengungkapkan kerugian negara dari kasus ini ditaksir mencapai triliunan rupiah, meski belum merinci sejak kapan dugaan praktik penyimpangan dalam cukai rokok dilakukan.
Penggeledahan dilakukan secara intensif di wilayah Kudus yang merupakan basis produksi PT Djarum, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. KPK tengah mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada oknum-oknum di lingkungan Bea Cukai terkait pengurusan pita cukai rokok. Meski belum menetapkan tersangka baru dalam perkara pengembangan ini, KPK terus mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap modus operandi yang digunakan.
Menanggapi penggeledahan tersebut, Corporate Communication Senior Manager PT Djarum, Budi Darmawan, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Aktivitas pelayanan publik di Kantor Bea Cukai Kudus dan operasional pabrik PT Djarum pada Jumat (30/10/2026) terpantau berjalan normal meski penggeledahan berlangsung selama dua hari. KPK menegaskan penanganan perkara ini murni bagian dari penegakan hukum terkait dugaan korupsi penerimaan negara khususnya di sektor cukai.
