Gelanggang Jateng – Klaten – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerbitkan surat rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada Senin, 19 Oktober 2026, setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) resmi menerbitkan surat rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada hari ini, Senin, 19 Oktober 2026. Keputusan ini menyusul penetapan Hamenang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa partainya tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terlibat praktik korupsi. Surat rekomendasi pemecatan dijadwalkan terbit hari ini setelah PDIP berulang kali mengingatkan para kader di lingkungan eksekutif maupun legislatif agar menjalankan amanah rakyat dan menjauhi praktik korupsi.
KPK telah menetapkan Hamenang bersama dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo. Ketiganya ditahan selama 20 hari pertama mulai 16 Oktober hingga 4 November 2026 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Kasus ini mencakup lima klaster dugaan korupsi meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari OPD/SKPD, serta pemberian kepada pihak BPK untuk pengondisian audit.
Komarudin memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah dan anggota legislatif dari PDIP agar tidak menyalahgunakan jabatan. Ia memastikan partai akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemecatan tanpa proses terhadap kader yang terbukti melakukan pelanggaran serupa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menunjuk Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Klaten menggantikan Hamenang yang kini berstatus tersangka.
