Gelanggang Jateng – Semarang – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq dengan pidana lima tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis (24/9/2026).
Jaksa Penuntut Umum KPK Agus Subagya membacakan tuntutan terhadap Fadia Arafiq dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Rightmen Situmorang. Selain hukuman penjara lima tahun, jaksa juga menuntut Fadia membayar denda Rp250 juta subsider kurungan 90 hari. JPU juga meminta pencabutan hak politik Fadia untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
Fadia didakwa memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya dalam pengadaan tenaga alih daya pada periode 2022 hingga 2026. Perusahaan tersebut disebut didirikan oleh Fadia sendiri. Jaksa menyatakan Fadia terbukti melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut Fadia membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,69 miliar yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Fadia juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jaksa meminta sejumlah barang bukti dikembalikan kepada KPK untuk digunakan dalam penyidikan lain.
Dalam sidang tersebut terungkap bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru bernomor Sprin.Dik/61/Dik.00/01/09/2026 tertanggal 22 September 2026 sebagai pengembangan perkara Fadia Arafiq. Penasihat hukum Fadia, Fadli Nasution, menilai tuntutan jaksa cukup ringan dan berharap vonis hakim bisa lebih rendah. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 8 Oktober 2026 untuk agenda pembelaan atau pledoi dari Fadia dan tim kuasa hukumnya.
