Gelanggang Jateng – Semarang – Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Pati nonaktif Sudewo dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/9/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Pati nonaktif Sudewo dengan hukuman 8,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Tuntutan tersebut dibacakan JPU Greafik Loserte dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 21 September 2026.
Selain pidana penjara, jaksa menuntut Sudewo membayar denda Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukuman akan diganti dengan kurungan selama 100 hari. Jaksa juga menuntut Sudewo membayar uang pengganti sebesar Rp3,67 miliar serta pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok.
Sidang diwarnai ketegangan dan bentrokan antara massa pendukung Sudewo dengan Aliansi Pati Ora Sepele di sekitar Gedung Pengadilan Tipikor Semarang. Polrestabes Semarang menerjunkan 548 personel gabungan untuk mengamankan jalannya persidangan. Massa pendukung Sudewo datang menggunakan 11 bus dan belasan mobil pribadi, sementara massa kontra tiba dengan 3 bus.
Seusai sidang, situasi kembali memanas. Massa pendukung Sudewo tidak terima dengan tuntutan jaksa dan sempat mengejar tim JPU KPK sambil berteriak dan memaki. Polisi harus turun tangan mengevakuasi tim jaksa ke tempat aman. Sudewo sendiri menyebut tuntutan jaksa berdasarkan emosi dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Dia meminta para pendukungnya terus mendoakan agar mendapat kebebasan, dengan sidang pembelaan dijadwalkan pada 5 Oktober 2026.
